Berfilosofis tentang Kesalahan

Berfilosofis tentang kehidupan dan perilaku individu bagi saya merupakan suatu kegiatan yang menarik, dengan berfilosofis kita bisa mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah kehidupan dan perilaku, tidak hanya berpikir praktis, namun juga berpikir secara mendalam. Edisi kali ini akan membahas mengenai kesalahan.

Kesalahan berasal dari kata salah yang artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keliru atau tidak benar. Kesalahan dapat dilakukan oleh setiap manusia, baik itu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, hal inipun bersifat manusiawi. Kesalahan dapat terjadi karena adanya 2 (dua) hal yang tidak sinkron, entah itu bentuknya persepsi atau pemahaman. Bentuk kesalahan dalam kehidupan inipun ada berbagai macam antara lain kesalahan dalam pergaulan baik itu persahabatan maupun berpacaran, kesalahan dalam bekerja, kesalahan dalam bersikap dan lain sebagainya.

Manusia dalam hidupnya pasti tidak akan lepas dengan apa yang namanya “kesalahan”’ karena tidak ada manusia yang sempurna, sempurna itu hanya milik Allah SWT. Manusia yang baik adalah manusia yang ketika melakukan sebuah kesalahan, ia mengakuinya dan mau memperbaiki kesalahannya tersebut. Ada juga tipe manusia yang tidak mau mengakui kesalahannya, dan menganggap bahwa apa yang dia lakukan selalu benar, tipe orang yang seperti ini adalah tipe orang yang egois.

Ketika seseorang sadar bahwa dia mahluk sosial dan pada suatu waktu melakukan sebuah kesalahan, seharusnya ia melakukan perbaikan terhadap kesalahannya tersebut. Perbaikan tersebut bisa dengan cara meminta maap atau melakukan hal-hal tertentu yang layak untuk menebus kesalahannya tersebut. Ketika seseorang benar-benar meminta maap atau melakukan hal-hal tertentu yang layak untuk menebus kesalahannya, hendaknya orang yang menjadi “victim” dari kesalahan tersebut dapat memberikan maap ataupun menerima hasil dari hal-hal tertentu yang dilakukan oleh si “trouble maker” yang layak untuk menebus kesalahannya.

Kadang seorang “victim” sulit untuk menerima kata maap ataupun sulit untuk menerima hal-hal tertentu yang dilakukan oleh si “trouble maker” untuk menebus kesalahannya. Kadang juga si “victim” menerima kedua hal tersebut, namun tidak dengan sepenuh hati. Hal ini menurut saya wajar karena ada kemungkinan “victim” trauma terhadap akibat yang ditimbulkan oleh “trouble maker”ataupun masih dendam. Allah SWT berfirman “… dan hendaklah mereka mema’afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, .” (QS. An Nuur, 24:22)

Saya yakin ketika kita melakukan kesalahan pasti masih ada kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan kita tersebut, walaupun kadang orang berkata bahwa kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jika si “trouble maker” secara sepenuh hati meminta maap kepada “victim” atau melakukan suatu hal untuk menebus kesalahannya untuk “victim” dengan bersungguh-sungguh, insyaallah orang tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya yang telah lalu. Si “trouble maker” paling tidak sadar, akan apa akibat yang dapat ditimbulkannya nanti apabila ia melakukan kesalahan yang sama, seperti kesalahan yang sebelumnya ia lakukan. Akhir kata yuk bagi kita yang melakukan kesalahan, kita minta maap dengan sepenuh hati dan bagi “victim” yang dimintai maap untuk selalu berkenan memberikan maap secara sepenuh hati kepada “trouble maker”, maka hidup ini akan terasa nyaman dan damai.

Teori untuk Menemukan Kebenaran

Pada umumnya untuk menemukan suatu kebenaran harus berdasarkan fakta-fakta dan realitas yang ada. Penyajian fakta-fakta yang ada tersebut setidaknya menggunakan sebuah teori agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebuah teori yang digunakan untuk mencari kebenaran, lebih dapat dipertanggung jawabkan dari pada mencari suatu kebenaran tanpa berlandaskan teori. Dalam hal mencari kebenaran, manusia juga tidak akan bosan menggunakan sebuah teori, bahkan hingga mengembangkan sebuah teori lama menjadi teori baru untuk menemukan kebenaran tersebut. Teori itu timbul dari buah pikiran manusia yang selalu mengkaji problem yang ada dan mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Perenungan manusia dalam hal tersebut membuat manusia berpikir secara mengakar dan komprehensif. Dalam perenungannya tersebut, manusia dapat dikatakan berfilsafat dan berfilosofis. Ketika manusia berfilsafat dan berfilosofis, maka manusia akan menembus dimensi-dimensi pemikiran manusia pada umumnya. Dimensi-dimensi tersebut tidak hanya dapat ditembus dengan kecerdasan intelektual, namun juga dapat ditembus dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.

Bidang teori untuk mencari kebenaran itupun beragam, baik itu ilmu yang bersifat sosial maupun ilmu yang bersifat eksakta. Namun dalam hal ini akan dibahas mengenai teori untuk menemukan kebenaran bidang ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang tidak pasti, lain seperti ilmu eksakta, maka dari itu banyak macam-macam teori dalam ilmu sosial walaupun nanti obyek kajiannya hanya 1 (satu). Dalam menggunakan sebuah teori untuk menemukan sebuah kebenaran, manusia pasti merenung dalam pikirannya. Pikirannya tersebut menerawang-rawang tentang arti dari sebuah nilai kebenaran. Perenungan arti sebuah nilai kebenaran tersebut, dilakukan manusia dengan merekayasa rasionalnya. Ibarat berpikir dilakukan dengan beberapa dimensi, tidak hanya berpikir 1 langkah kedepan, namun berpikir hingga beberapa langkah kedepan.

Kebenaran merupakan salah satu nilai yang ada di dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai kebenaran itu dapat dirasakan oleh rohani manusia, maksudnya adalah sifat manusiawi manusia pasti akan berusaha mencari suatu kebenaran. Jika manusia mengerti dan memahami kebenaran, secara tidak langsung manusia akan terdorong pula untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Sebaliknya apabila manusia telah memiliki pemahaman tentang kebenaran, namun manusia tidak melaksanakan kebenaran tersebut maka manusia akan mengalami gejolak batin atau rohani. Hal ini dapat terjadi karena manusia dalam kehidupannya apabila akan melakukan sesuatu perbuatan harus beriringan dengan kebenaran jalan hidup yang dipercayai dan dijalaninya.

Manusia juga dalam kehidupannya kadang dihadapkan dengan sebuah problem, baik itu problem besar maupun problem kecil. Dalam menghadapi problem tersebut, manusia pasti akan mencari jalan penyelesaiannya. Usaha mencari penyelesaian problem tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan rasionalitas dan pengalaman yang berdasarkan pada kebenaran. Rasionalitas dan pengalaman kehidupan yang didapatkan manusia membuahkan pemikiran-pemikiran yang terkadang melewati batas penalaran rasional pada umumnya. Suatu nilai kebenaran pasti membutuhkan pengakuan dari sekelompok masyarakat, agar kebenaran tersebut dianggap sebagai kebenaran yang sebenarnya dan kebenaran yang terbaik. Tidak jarang ketika ada 2 kebenaran yang diakui oleh masyarakat maka kebenaran tersebut akan diujikan, mana kebenaran yang memang benar-benar sempurna.

Pada pokoknya sebuah teori itu memang digunakan untuk mencari kebenaran. Namun, kebenaran-kebenaran tersebut harus sesuai dengan kebenaran yang berasal dari agama ataupun kebenaran dari Tuhan. Jika manusia berfilsafat dan berfilosofis untuk menemukan sebuah teori yang tujuannya adalah mencari kebenaran, tanpa berlandaskan agama dan Tuhan, maka manusia itu akan sesat. Hal seperti ini yang menjadi permasalahan bangsa saat ini, yang berakibat banyak aliran sesat karena jauhnya atau lepasnya dasar agama dan dasar ketuhanan dari rohani manusia tersebut. Perenungan untuk menemukan teori kebenaran tersebut bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ketuhanan, selain dari itu juga dapat bertentangan dengan realitas kehidupan masyarakat pada umumnya. Hal itu dapat saja terjadi karena memang otoritas utama dalam melakukan perenungan/berfilsafat/berfilosofis ada pada pikiran manusia. Setiap pemikiran manusia berbeda, hal itu membuat banyak berbagai macam teori tentang kebenaran. Hal yang paling berbahaya ketika manusia tidak menggunakan rasionalitasnya secara proporsional untuk menemukan kebenaran, adalah menganggap bahwa hanya dirinyalah yang paling benar dari pada kebenaran lainnya, sehingga nantinya timbul sikap egoisme dan primordialisme.

Berbeda kembali ketika kebenaran itu dikaitkan dengan nilai keagamaan dan nilai ketuhanan. Dalam agama nilai kebenaran mutlak milik Allah SWT. Selain kebenaran dari Allah SWT bukan kebenaran walaupun ada manusia atau sekelompok masyarakat mengakui itu merupakan sebuah kebenaran. Segala sesuatu yang bukan datang dari Allah adalah ketidakbenaran, walaupun memang kelihatannya normal dan umum. Kebenaran dari Allah yang dibawa oleh Rasullulah itulah yang harus kita cari, kita dapatkan dan kita amalkan. Selanjutnya kebenaran itu kita perjuangkan, karena kebenaran yang datang dari Allah itulah yang membuat manusia menjadi lebih mulia di kehidupan duniawi dan mulia di kehidupan yang akan datang yang lazimnya kita sebut hidup diakhirat.

Disinilah pentingnya rasionalitas manusia dalam berpikir. Manusia harus bisa memilah dan memilih dimensi-dimensi ketika melakukan perenungan untuk menemukan sebuah teori ataupun berfilsafat dan berfilosofis untuk menemukan sebuah kebenaran. Jangan sampai ketika melaksanakan perenungan tersebut manusia menjadi bingung terhadap apa yang direnungkan olehnya karena menyamakan semua dimensi dalam satu waktu perenungan.

Kualitas Hukum Positif Indonesia

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang dasar 45. Negara yang pada intinya selalu mewajibkan warga negaranya untuk selalu patuh kepada hukum positif, yang mana hukum tersebut sudah menjadi tolak ukur dalam kebebasan melakukan sesuatu. Namun kenyataannya sekarang berbeda, saat ini banyak mafia hukum yang masih berkeliaran di Negara kita. Kita lihat sekarang banyak koruptor kelas kakap yang dengan tenangnya tanpa harus memikirkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan kepada Negara ini, sedangkan kejahatan rendahan seperti pencurian kecil-kecilan harus masuk penjara bahkan sebelum masuk penjara mereka harus babak belur dihajar massa yang kesal atas tindakan si maling tersebut.

Kemudian beberapa contoh kasus-kasus yang lain, yang ada di negara ini benar-benar beraneka ragam keanehannya. Seperti kasus yang beberapa waktu lalu terjadi di daerah Banyumas, Jawa Tengah. seorang nenek yang ketahuan mencuri 3 biji kakao di daerah perkebunan yang akan dijadikan bibit dan dituntut oleh jaksa dengan hukuman percobaan 1 bulan 15 hari. Miris rasanya melihat hukum positif di negara ini. Memang yang namanya pencurian tetap suatu kesalahan. Hanya saja yang jadi tak berimbang di sini adalah, seorang nenek yang hanya mencuri 3 biji kakao harus berhadapan dengan meja hijau tanpa di dampingi pengacara karena tidak adanya kemampuan finansial untuk membayar jasa pengacara. Sementara koruptor yang merampok uang rakyat yang bermilyar-milyar, bebas berkeliaran tanpa penyelesaian yang jelas. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan di benak kita, bagaimana kualitas hukum positif Indonesia saat ini ? sehingga bisa-bisanya realita hukum positif indonesia menjadi seperti itu, maka perlu ditinjau mengenai hukum positif itu sendiri.

Jika ditinjau secara harfiah, arti dari hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini. Merujuk pada pengertian tersebut, maka hal itu menunjukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Apabila dikaji secara mendalam tentang kualitas peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tersebut, dapat dikatakan kualitasnya rendah. Indikator suatu hukum positif disuatu negara dikatakan rendah, apabila undang-undang tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan kadang justru menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaannya. Suatu hukum positif yang berlaku disuatu negara, ketika dirancang dan kemudian disahkan diharapkan dapat menjadi solusi suatu permasalahan. Namun realitanya saat ini justru bertolak belakang, terkadang sebelum disahkan saja, sebuah undang-undang sudah ditentang oleh kelompok masyarakat dengan melakukan aksi demonstrasi.

Setelah suatu undang-undang disahkan pun kadang langsung diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi seperti Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum. Beberapa hal tadi menunjukan bahwa memang kualitas hukum positif di Indonesia masih rendah, masih ada masalah-masalah yang belum dapat ditampung dalam sebuah undang-undang. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kualitas hukum positif di Indonesia. Pertama karena adanya faktor politis dari penguasa yang memiliki kepentingan tertentu terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Kedua karena memang dalam hal pembuatannya terdapat cacat proses yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal.

Dalam perancangan dan pembuatan peraturan perundang-undangan seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar melaksanakan fungsinya secara maksimal. Harus melepaskan segala kepentingan politik yang ada dalam hal sebuah peraturan perundang-undang yang nantinya akan disahkan. Harapan ini memang ideal, namun jika diproyeksikan kepada realitanya maka akan terlihat bedanya, dan sulit mengaplikasikannya. Suatu idealita hukum positif yang bagus pun akan sulit terwujud apabila budaya Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal merancang dan mengesahkan sebuah peraturan perundang-undang masih seperti saat ini. Peningkatan kualitas suatu peraturan perundang-undangan, mutlak harus dilakukan oleh DPR bersama dengan presiden.

Berbagai macam cara dapat dilakukan agar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dicapai. Selain berdasar pada beberapa macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat juga dilakukan dengan melakukan kajian mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas. Kajian tersebut diperlukan untuk melakukan penelusuran yang cukup tentang materi muatan yang menyangkut permasalahan yang akan diatur, sehingga kita dapat menentukan jenis peraturan yang mana sesuai dengan materi muatannya. Selain beberapa hal tersebut diatas harus dilakukan juga harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar nantinya tidak saling bertentangan antara 1 dengan yang lainnya.

Ketika suatu peraturan perundang-undangan tersebut tidak berkualitas maka akan mempengaruhi aspek lain dalam penegakan hukum positif di Indonesia. Beberapa aspek tersebut antara lain struktur hukum dan budaya hukum. Unsur struktur hukum berupa aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Unsur budaya hukum berupa pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku. Semua aspek tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penegakan hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif tidak berat sebelah dan bergantung pada nilai umum dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Apabila itu terus terjadi maka jelas hukum positif akan runtuh, jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan artinya. Ketidakefektifan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden cenderung mempengaruhi pandangan masyarakat dan sikap ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk bagi para perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kehidupan

Hidup manusia itu seperti sebuah buku

Front cover adalah tanggal lahir

Back cover adalah tanggal pulang.

Tiap lembarannya adalah tiap hari dalam hidup kita

Ada buku yang tebal dan ada juga buku yang tipis

Yang hebatnya seburuk apapun halaman sebelumnya

Selalu tersedia halaman yang putih bersih, baru dan tidak cacat

Sama dengan hidup kita, seburuk apapun kemarin

Allah selalu menyediakan hari yang baru untuk kita

Kesempatan yang baru untuk melakukan sesuatu yang benar setiap harinya

Memperbaiki kesalahan dan melanjutkan cerita yang sudah ditetapkan Nya

Tetap semangat untuk terus jadi lebih baik

(pesan pendek dari Sahabat, Lampung, 21 Januari 2011)

………………………………………………….

Titik-titik yang akan terisi nanti saat buku karanganku jadi

Titik-titik yang akan menjadi sebuah judul buku biografi ayahanda dari sejak lahir hingga nanti berumur 64 tahun.

Sebuah buku yang dipersembahkan untuk ayahanda tercinta yang berjuang menghidupi dan membahagiakan isteri dan ke-6 (enam) orang anaknya.

Sebuah buku yang bercerita anak kampung yang tak pernah bermimpi mengunjungi 33 propinsi di Indonesia dan 16 negara di dunia

Sebuah buku yang membahas pahit manisnya kehidupan keluarga kami.

Sebuah buku yang harapannya nanti bisa menjadi cerminan bagi anak,cucu dan keturunan seterusnya.

Sebuah buku yang diharapkan jadi sebelum 17 Maret 2015.

Lukisan Keadilan

(puisi karya Ayahanda yang pernah di terbitkan dalam buku “Visi Indonesia 2015 : Profil Pribadi Berprestasi Menuju Indonesia Baru”)

Wahai pelukis keadilan yang bejat ingkar amanat Tintamu pembawa nestapa penuh tipu muslihat Segeralah bertaubat sebelum kau sekarat Renungkanlah ! laknat ilahi yang Maha Dahsyat

Wahai pelukis-pelukis keadilan Jadilah kau insan yang bijak bestari kendalikan nafsu, bersihkan hati Tanya pada alam semesta, tanya pada hati nurani

Wahai pelukis-pelukis keadilan Batu-batu, semut-semut dan rumput akan bicara Kebenaran dan keadilan itu adalah milik bersama Suarakanlah keadilan itu dengan gegap gempita

Wahai pelukis-pelukis keadilan Goreskan kata hatimu di kanvas tanpa tulisan Pilih warna warni kemilau bercahaya rembulan Cahaya yang teduh penyejuk semua insan

Wahai pelukis-pelukis keadilan Goreskan penamu pelan-pelan, ingat harkat, ingat martabat Goreskan penamu pelan-pelan, ingat sumpah, ingat amanat Goreskan penamu pelan-pelan, ingat hidupmu adalah untuk berkhidmat

Dinamika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Hal berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan hukum positif di Negara ini. Apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan hukum maka harus dilakukan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum itu sendiri tidak memandang adanya perbedaan status, baik itu pangkat, jabatan, jenis perkara dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan adanya asas equality before the law (semua dipandang sama didepan hukum) yang selalu dijunjung tinggi oleh para penegak hukum.

Dalam era pasca reformasi seperti saat ini banyak terjadi sebuah tindak pidana yang dianggap sebagai extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) yang telah menjangkiti orang-orang professional dan para pejabat di negeri ini yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan yang dahsyat di Indonesia, karena dari waktu ke waktu seakan kejahatan ini tidak ada habisnya, namun semakin berlanjut dari waktu ke waktu baik itu di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara juga merugikan dan membuat resah rakyat Indonesia, betapa teganya para professional dan para pejabat merampok uang negara yang berasal dari rakyat dengan realita adanya 29,89 juta rakyat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan.

Di Indonesia secara umum mengenai tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Jika ditinjau dari sisi legal substance (peraturan hukum) penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat dikatakan cukup baik, namun jika ditinjau dari sisi lain seperti legal structure (aparat penegak hukum) maka penilaiannya akan berbeda. Masyarakat memandang law enforcement terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kurang baik karena adanya pembeda-bedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang lazim kita sebut koruptor. Pembeda-bedaan ini yang membuat terjadinya dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga super body seakan tebang pilih terhadap perkara-perkara korupsi.

Bagaimana tidak ketika terjadi perampokan uang negara dalam perkara korupsi bank century yang mencatut nama wakil presiden Boediono dan mantan menkeu Sri Mulyani yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 6,7 Triliun sampai sekarang belum terungkap. Kasus century seakan menguap hilang, tidak ada kabar keberlanjutannya, padahal proses audit forensik yang dikatakan sebagai jalan pembuka bagi terungkapnya perkara korupsi bank century telah selesai dilakukan yang prosesnya sejak Desember 2011 dan telah menelan biaya Rp. 93 Miliar.

Berbeda century, berbeda lagi dengan penanganan perkara korupsi asrama atlet di Palembang. Perkara ini tergolong perkara yang cepat ditangani dan cepat diproses hingga beberapa waktu lalu terdakwanya M. Nazaruddin telah di vonis oleh hakim dengan hukuman 4 tahun 10 bulan penjara. Mantan mensos Bachtiar Chamsyah yang juga baru bebas dari hukuman mengatakan bahwa “Negara ini telah kalah dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena telah melakukan tebang pilih perkara korupsi”. Semangat penegakan hukum tindak pidana korupsi juga mulai dinodai oleh beberapa putusan bebas yang dijatuhkan kepada beberapa kepala daerah yang tersandung perkara korupsi. Dengan adanya realita seperti ini membuat sebuah persepsi negatif masyarakat mengenai law enforcement tindak pidana korupsi. Ketika dulu besan Presiden SBY, Aulia Pohan yang tersangkut perkara korupsi dan benar-benar dilakukan penegakan hukum kepadanya, seakan ada “angin segar” mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tidak pandang bulu, namun saat ini “angin segar” tersebut seakan mulai hilang dengan adanya sebuah dinamika tersebut.

Melihat keadaan yang seperti ini asas equality before the law sebagaimana yang disebutkan diatas tadi seakan tidak dijunjung lagi oleh aparat penegak hukum. Apalagi jika dibandingkan dengan perkara tindak pidana lain seperti perkara Mbok Minah yang mencuri biji kakao, tebang pilih penanganan perkara pidana sangat terlihat kesenjangannya. Sebuah evaluasi memang perlu dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, terutama pada bagian legal structure. Banyak masyarakat berpendapat bahwa penegakan hukum yang dilakukan saat ini, masih jauh dari apa yang dikatakan sebagai ideal. Oleh karena itu dalam menciptakan Ius constituendum (hukum yang dicita-citakan) perlu adanya usaha yang keras dari aparat penegak hukum. Masalah lain penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah tumpang tindih kewenangan penanganan perkara korupsi masih mewarnai proses penegakan hukum tindak pidana korupsi antara lembaga kepolisian dan KPK. Sebagai contoh perkara korupsi yang melibatkan mantan menkes Siti Fadillah Supari yang ditangani oleh kepolisian, bukan oleh KPK.

Sebenarnya masyarakat sangat berharap kepada KPK sebagai komisi yang independen untuk dapat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara maximal, dari pada lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan. Nilai kepercayaan masyarakat kepada KPK masih cukup tinggi dibandingkan dengan kedua lembaga tersebut. Dinamika penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat hindari. Naik turunnya prestasi pemberantasan perkara korupsi yang diproses hingga kemudian divonis tergantung dari usaha para aparat penegak hukum. Apapun kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement tindak pidana korupsi, harus dicari solusinya dan kemudian diselesaikan, demi keberlangsungan semangat pemberantasan korupsi. Hukum yang selalu mencita-citakan keadilan harus ditegakkan bagi siapapun, termasuk para koruptor. Keadilan juga harus selalu dijunjung tinggi seperti halnya yang disebutkan sebuah adagium hukum “fiat justicia et pereat mundus” (walaupun dunia musnah, keadilan harus tetap ditegakkan).