Pemahaman “Equality Before The Law” Polisi Diuji

Masih Ingat kasus afriyani yang menabrak dan kemudian menewaskan beberapa orang di Tugu Tani ? Masih ingat kasus foto model seksi Novi Amelia yang menabrak 7 orang di Jakarta karena mabuk berat ? Andhika Pradikta yang mengendarai mobil dan menabrak warung pecel lele yang menyebabkan dua orang tewas. Nah sekarang ada lagi tabrakan karena kelalaian yang menyebabkan orang tewas. Kecelakaan yang terbaru ini berbeda dengan yang lain dan bisa dikatakan istimewa, kenapa istimewa dan berbeda ? karena yang menabrak adalah anak bungsu dari Hatta Rajasa ( Menko Perekonomian RI/ Ketua Umum Partai Amanat Nasional / Calon Presiden RI / Besan dari RI 1) yaitu Muhammad Rasyid Amrullah

Kecelakaan ini langsung menggugah saya untuk menulis tentang pemahaman polisi mengenai makna asas “equality before the law” (semua orang berkedudukan sama didepan hukum). Dalam beberapa kasus sebelumnya seperti kasus Afriyani proses hukumnya berjalan dengan cepat. Kasus Afriyani dapat dikatakan proporsional penanganannya oleh polisi. Mereka tegas dan cepat memutuskan dan mengadili Afriyani. Penetapan menjadi tersangka juga tidak lamban dan ditetapkan pada hari itu juga

Kemudian kasus Novi Amelia dan Andhika Pradikta Penanganan yang sama seperti Afriyani juga diberikan kepada Novi Amelia dan Andhika Pradikta. Polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk menetapkan Novi dan Andhika sebagai tersangka. Sedangkan pada penanganan kasus Rasyid, polisi terkesan lamban dan ada hal yang ditutup-tutupi. Perlakuan istimewa seakan diberikan kepada Rasyid terhadap kasus yang membelitnya. Kalaupun polisi mengatakan bahwa tak ada perlakuan istimewa untuk Rasyid, publik butuh buktinya bukan hanya “pepesan kosong” dari polisi. Apalagi sampai dengan saat ini publik belum melihat bagaimana kondisi fisik Rasyid seperti apa, hanya mendengar saja dari media

Penahanan Rasyid pun ditangguhkan dengan alasan masih dirawat karena trauma berat akibat tabrakan tersebut. Coba kita menggunakan metode perbandingan, bagaimana dengan Afriyani yang menewaskan 9 orang ? apalagi dia seorang perempuan, dia juga pasti trauma berat setelah kejadian itu, namun penahanan terhadap dirinya berjalan mulus bebas hambatan, tidak seperti halnya Rasyid. Beda lagi dengan Andhika yang saat ini sudah dititipkan di Polda Metro Jaya, tidak lagi di RS. Di RSPP tempat ia dirawat perlakuannya juga istimewa, kamarnya president suite yang satu malamnya seharga sekitar Rp. 2,5 jutaan dan dijaga oleh 3 orang pengawal

Selanjutnya masalah pencekalan, dimana tempat Rasyid bersekolah/berkuliah di London, Inggris. Polisi mengatakan tidak perlu untuk melakukan pencekalan terhadap Rasyid karena keluarga menjamin jika Rasyid tidak akan memanfaatkan kelonggaran yang ada untuk kabur atau kembali ke London. Klo menurut saya sih “sedia payung sebelum hujan” mengapa tidak ?. Jika nanti ada kejadian kecolongan seperti Nazarudin yang kabur ke Kolombia sebelum ditahan, saling lempar tanggung jawab. Kalaupun nanti Rasyid sudah dijatuhkan pidana oleh hakim siapa juga yang berani jamin klo dia masih ada di tahanan ato di Indonesia. Gayus Tambunan saja yang ditahan di Mako Brimob bisa lihat turnamen tenis internasional sampai ke Bali pas waktu masa tahanannya

Kemudian masalah perdamaian antara keluarga Pak Hatta (Ortu Rasyid) dengan keluarga korban yang memberikan kompensasi, hal itu tidak secara otomatis bisa menghilangkan unsur pidana kelalaian menyebabkan orang lain mati. Tetap proses hukumnya harus berjalan sampai pengadilan, karena hakim yang akan menentukan seberapa berat nanti Rasyid akan diberi hukuman. Perdamaian itu mungkin dapat saja sebagai bahan pertimbangan memberikan keringanan hukuman bagi Rasyid yang diancam dengan Pasal 283 jo 310 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara

Pendapat pribadi saya sedikit ragu terhadap “law enforcement” yang “fair” terkait kasus tabrakan anak menteri ini. Saya masih ingat kata-kata dosen saya Prof. Dr. Eddy OS Hiariej bahwa asas Equality Before The Law itu sebenarnya hanya t*i-t*i saja, sekedar tulisan saja. Hukum itu dalam realitanya saat ini seperti pisau, sangat tajam jika kebawah dan tumpul jika ke atas. Tulisan ini tidak bermaksud menyudutkan tersangka, yah ini hanya merupakan sebuah uneg-uneg dalam otak yang bisa jadi sampah dalam otak apabila tidak dituliskan dari seorang mahasiswa jelata karena ucapan polisi jika “TIDAK ADA PERLAKUAN ISTIMEWA TERHADAP TERSANGKA”. Ayo-ayo kawal terus perkaranya, jangan sampe hilang dari peredaran proses penegakan hukumnya

KEKERASAN OLEH MILITER

Kali ini publik dikejutkan lagi dengan adanya tindakan kekerasan terhadap wartawan. Kekerasan itu terjadi terhadap wartawan ketika terjadi musibah jatuhnya pesawat Hawk 200 di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Riau. Dimana pada saat itu beberapa wartawan sedang menjalankan tugas jurnalistiknya untuk meliput peristiwa jatuhnya pesawat Hawk 200. Diluar dugaan ternyata beberapa oknum TNI (salah satunya berpangkat Letnan Kolonel) melakukan tindakan kekerasan terhadap 6 orang wartawan. Bagaimanapun juga tindakan kekerasan terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan, walaupun ada alasan dari KSAU bahwa hal itu dilakukan untuk melindungi diri wartawan sendiri karena pesawat tersebut membawa persenjataan yang lengkap dan dapat meledak sewaktu-waktu serta melukai orang-orang yang ada disekitarnya.

Secara rasionalitas yang baik seharusnya saat melarang wartawan untuk tidak mendekat, anggota TNI tidak menggunakan tindakan represif, gunakanlah pendekatan persuasif. Ketika memang wartawan masih terlihat “ngeyel” silahkan dorong dengan badan atau tangan tanpa main cekek atau main pukul. Dalam hal yang seperti ini, perlu ditekankan bahwa anggota TNI harus bisa membedakan perlakuan wilayah sipil dengan perlakuan wilayah militer. Ketika TNI menghadapi rakyat, jangan menyamakannya dengan menghadapi wilayah militer. Rakyat biasa akan kelabakan jika dihadapkan dengan militer yang identik dengan disiplin dan keras. Seharusnya TNI itu bersinergi dengan rakyat (termasuk didalamnya wartawan), bukan malah menindas dengan kekerasan.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia jurnalis dilindungi dan dijamin oleh UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 19 UU No 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (Covenan On Civil And Political Right/ICCPR) serta Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers. Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers menyatakan “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan pekerjaan jurnalistik maka dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta".

Setelah banyak orang mengecam tindakan kekerasan tersebut, Panglima TNI berjanji akan menindak sesuai dengan aturan para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap wartawan. Disini seharusnya kita ikut berperan serta memantau perkembangan proses peradilan bagi oknum yang melakukan kekerasan terhadap wartawan tersebut. Jangan hanya dengan kata maap dan “lipservice” petinggi TNI di media bahwa perkara kekerasan ini akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, kita percaya penuh dan puas. Pemantauan itu tetap diperlukan agar proses peradilan terhadap pelaku kekerasan sesuai dengan jalurnya dan tidak hanya menguap sampai sidang kode etik. Gejala dan tindakan kekerasan terhadap wartawan yang sering terjadi serta berulang ini menunjukkan, bahwa belum ada pemahaman yang tepat terhadap kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang. Akibatnya, tidak adanya efek jera dari para pelaku kekerasan terhadap wartawan

Konflik KPK Vs Polri jilid 2 ?

Sedikit flashback kebelakang mengenai kasus KPK Vs Polri tahun 2009 lalu terkait dengan kasus century yang melibatkan Komjen. Susno Duaji dan kemudian akhirnya ada “upaya” kriminalisasi pimpinan KPK Bibit Samad dan Chandra Hamzah. Kasus tersebut mirip dengan perkara yang terjadi saat ini yaitu kasus simulator SIM yang menjadi “trending topic” dimasyarakat. Dalam kasus simulator SIM ini terdapat dualisme penanganan perkara, dimana Polri menyatakan bahwa merekalah yang berhak menangani kasus ini, karena dari awal mereka sudah menyelidik kasus ini. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila suatu perkara sudah di “take over” oleh KPK, maka lembaga lain harus melepas perkara tersebut untuk diproses oleh KPK, dengan tetap berkoordinasi dengan lembaga lain. Sebenarnya adanya konflik kewenangan ini menunjukkan bahwa adanya egoisme lembaga penegak hukum dalam penanganan sebuah kasus. Jika setiap lembaga tidak mengedepankan egosime, maka konflik ini tidak akan terjadi.

Kemudian jika dilihat dari kasus penyidik KPK Kompol. Novel Baswedan yang menjadi buruan “Polri” sedikit ada kejanggalan. Kejanggalan tersebut terkait proses dan waktu, dimana pada saat terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan oleh Kompol. Novel Baswedan terhadap pencuri sarang burung walet terjadi pada tahun 2004 dan kini sudah tahun 2012, terdapat sela waktu panjang untuk pengungkapan kasus tersebut. Timbul satu pertanyaan dari beberapa orang, apa saja kerja provos Polda Bengkulu selama tahun 2004 hingga saat ini untuk mengungkap kasus dugaan penganiayaan tersebut. Dari beberapa sumber media juga disebutkan bahwa penasehat hukum keluarga korban penganiayaan belum pernah melaporkan kembali ke polisi sejak tahun 2004, ketika dugaan perbuatan pidana tersebut terjadi. Mereka mengakui hanya mengirimkan surat permohonan untuk memperoleh keadilan kepada polisi pada tanggal 22 September 2012, sedangkan laporan polisi tersebut tertanggal 1 Oktober 2012. Apalagi saat ini Kompol. Novel Baswedan sedang menangani kasus simulator SIM dan menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan Kasus Simulator SIM.

Beberapa pemaparan hal diatas membuat stigma dimasyarakat bahwa ada kejanggalan terkait dengan kasus yang menimpa Kompol. Novel Baswedan. Masyarakat menilai bahwa novel merupakan korban “kriminalisasi” pihak-pihak tertentu yang ingin menghambat jalannya proses kasus simulator SIM yang sedang ia selidiki, seperti halnya Bibit-Chandra pada saat menangani kasus century yang melibatkan Komjen. Susno Duaji. Penangkapan penyidik KPK tersebut juga dapat dikatakan sebagai teror suatu lembaga terhadap lembaga lain, hingga para petinggi Polri dan KPK turun tangan sampai ke bawah untuk “mendinginkan” suasana. Rakyat yang melihat suasana konflik seperti saat ini merasa jenuh sehingga menyebabkan berlarut-larutnya penanganan kasus simulator SIM. Penantian rakyat adanya statement SBY akhirnya keluar malam ini. Adanya statement SBY pada malam ini sedikit memberi harapan baik terhadap perkembangan penanganan kasus simulator SIM khususnya dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada umumnya. Setelah keluarnya statement SBY pada malam ini rakyat harus tetap mengawal jalannya penegakan hukum terhadap kasus simulator SIM, agar tidak keluar dari “rel” instruksi presiden kepada Polri dan KPK pada malam ini.

Ironi Kehidupan

Berfilosofis kembali

Sore hari Jumat, 28 September 2012 pulang kuliah menuju rumah tercinta. Menikmati padatnya jalanan gejayan yang dulu tidak sepadat beberapa tahun yang lalu. Terlihat pemandangan ironi sebuah kehidupan di perempatan condong catur. Disisi kiri ada bapak-bapak tua yang penuh peluh mengayuh odong-odong sumber rejekinya, disisi kanan ada laki-laki setengah baya yang naik Harley Davidson (HD) dengan gagahnya “membleyer-bleyer” motornya yang berharga puluhan atau ratusan juta rupiah. Namanya juga HD, pasti mesin besar dan juga berknalpot besar, membuat gaduh jalan raya klo lewat.

Sempat berpikir, gaya sekali orang yang naik HD ini, tidak melihat kanan kirinya yang tertib mengendarai motor dan mobil tanpa “bleyar-bleyer”. Kami juga tau bung motor anda itu mahal, tapi jangan sombong, diatas langit masih ada langit. Kekayaan mu itu hanya titipan Allah SWT, kapan saja bila Allah berkehendak bisa saja diambil. Allah berfirman dalam Q.S. Lukman (31) ayat 18 : “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”. Harusnya si pengendara HD tadi melihat di sisi kiri saya ada bapak-bapak yang mengayuh odong-odong sebagai sumber rejekinya. Jangan Cuma pake kacamata hitam naik HD, “bleyer-bleyer” merasa jalan milik “mbahnya”, memang anda membayar pajak lebih mahal, tapi hargailah pengendara yang lain.

Mungkin itu salah satu ironi kehidupan, sisi kiri dan sisi kanan ada perbedaan yang sangat mencolok. Disatu sisi ada orang yang kesulitan mengais rejeki untuk mencoba hidup layak, disisi lain ada orang yang bersenang-senang melihatkan hartanya yang berlimpah. Seharusnya kita bersyukur jika diberi kehidupan yang cukup oleh Allah SWT, bukan malah sombong dan berhura-hura dengan harta yang hanya titipan Allah SWT. Lihatlah kebelakang atau kebawah bahwa ada orang yang belum seberuntung kita, yang belum bisa mendapatkan hidup layak seperti halnya kita. Dengan melihat kebawah paling tidak bagi orang yang sadar, pasti akan terus bersyukur kepada Allah SWT atas rejeki yang telah diberikan.

Bersyukur itu penting agar kita tidak khufur nikmat, selalu ingat bahwa semua adalah titipan Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ibrohim (14): 7: "Jika kamu bersyukur pasti akan aku tambah (nikmat-Ku) untukmu dan jika kamu kufur maka sesungguhnya siksa-Ku amat pedih". Dengan bersyukur paling tidak kita mengurangi sifat hura-hura duniawi kita. Berpikir bahwa harta ini tidak hanya untuk berhura-hura tapi juga digunakan untuk beribadah di jalan Allah SWT dalam bentuk sedekah, shodaqoh maupun berinfaq. Bersenang-senang itu boleh asalkan masih dalam batas-batas norma tertentu, tidak sampai hura-hura sepenuhnya. Saya pun juga kadang bersenang-senang, hal ini manusiawi karena manusia juga butuh kesenangan. Namun selalu ingat bahwa ada orang-orang yang belum seberuntung kita agar jangan sampai “kebablasan”. Memang tidak ada manusia yang sempurna, namun banyak manusia yang berusaha untuk jadi lebih baik dari yang sebelumnya.

Berfilosofis tentang Kesalahan

Berfilosofis tentang kehidupan dan perilaku individu bagi saya merupakan suatu kegiatan yang menarik, dengan berfilosofis kita bisa mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah kehidupan dan perilaku, tidak hanya berpikir praktis, namun juga berpikir secara mendalam. Edisi kali ini akan membahas mengenai kesalahan.

Kesalahan berasal dari kata salah yang artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keliru atau tidak benar. Kesalahan dapat dilakukan oleh setiap manusia, baik itu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, hal inipun bersifat manusiawi. Kesalahan dapat terjadi karena adanya 2 (dua) hal yang tidak sinkron, entah itu bentuknya persepsi atau pemahaman. Bentuk kesalahan dalam kehidupan inipun ada berbagai macam antara lain kesalahan dalam pergaulan baik itu persahabatan maupun berpacaran, kesalahan dalam bekerja, kesalahan dalam bersikap dan lain sebagainya.

Manusia dalam hidupnya pasti tidak akan lepas dengan apa yang namanya “kesalahan”’ karena tidak ada manusia yang sempurna, sempurna itu hanya milik Allah SWT. Manusia yang baik adalah manusia yang ketika melakukan sebuah kesalahan, ia mengakuinya dan mau memperbaiki kesalahannya tersebut. Ada juga tipe manusia yang tidak mau mengakui kesalahannya, dan menganggap bahwa apa yang dia lakukan selalu benar, tipe orang yang seperti ini adalah tipe orang yang egois.

Ketika seseorang sadar bahwa dia mahluk sosial dan pada suatu waktu melakukan sebuah kesalahan, seharusnya ia melakukan perbaikan terhadap kesalahannya tersebut. Perbaikan tersebut bisa dengan cara meminta maap atau melakukan hal-hal tertentu yang layak untuk menebus kesalahannya tersebut. Ketika seseorang benar-benar meminta maap atau melakukan hal-hal tertentu yang layak untuk menebus kesalahannya, hendaknya orang yang menjadi “victim” dari kesalahan tersebut dapat memberikan maap ataupun menerima hasil dari hal-hal tertentu yang dilakukan oleh si “trouble maker” yang layak untuk menebus kesalahannya.

Kadang seorang “victim” sulit untuk menerima kata maap ataupun sulit untuk menerima hal-hal tertentu yang dilakukan oleh si “trouble maker” untuk menebus kesalahannya. Kadang juga si “victim” menerima kedua hal tersebut, namun tidak dengan sepenuh hati. Hal ini menurut saya wajar karena ada kemungkinan “victim” trauma terhadap akibat yang ditimbulkan oleh “trouble maker”ataupun masih dendam. Allah SWT berfirman “… dan hendaklah mereka mema’afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, .” (QS. An Nuur, 24:22)

Saya yakin ketika kita melakukan kesalahan pasti masih ada kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan kita tersebut, walaupun kadang orang berkata bahwa kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jika si “trouble maker” secara sepenuh hati meminta maap kepada “victim” atau melakukan suatu hal untuk menebus kesalahannya untuk “victim” dengan bersungguh-sungguh, insyaallah orang tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya yang telah lalu. Si “trouble maker” paling tidak sadar, akan apa akibat yang dapat ditimbulkannya nanti apabila ia melakukan kesalahan yang sama, seperti kesalahan yang sebelumnya ia lakukan. Akhir kata yuk bagi kita yang melakukan kesalahan, kita minta maap dengan sepenuh hati dan bagi “victim” yang dimintai maap untuk selalu berkenan memberikan maap secara sepenuh hati kepada “trouble maker”, maka hidup ini akan terasa nyaman dan damai.

Teori untuk Menemukan Kebenaran

Pada umumnya untuk menemukan suatu kebenaran harus berdasarkan fakta-fakta dan realitas yang ada. Penyajian fakta-fakta yang ada tersebut setidaknya menggunakan sebuah teori agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebuah teori yang digunakan untuk mencari kebenaran, lebih dapat dipertanggung jawabkan dari pada mencari suatu kebenaran tanpa berlandaskan teori. Dalam hal mencari kebenaran, manusia juga tidak akan bosan menggunakan sebuah teori, bahkan hingga mengembangkan sebuah teori lama menjadi teori baru untuk menemukan kebenaran tersebut. Teori itu timbul dari buah pikiran manusia yang selalu mengkaji problem yang ada dan mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Perenungan manusia dalam hal tersebut membuat manusia berpikir secara mengakar dan komprehensif. Dalam perenungannya tersebut, manusia dapat dikatakan berfilsafat dan berfilosofis. Ketika manusia berfilsafat dan berfilosofis, maka manusia akan menembus dimensi-dimensi pemikiran manusia pada umumnya. Dimensi-dimensi tersebut tidak hanya dapat ditembus dengan kecerdasan intelektual, namun juga dapat ditembus dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.

Bidang teori untuk mencari kebenaran itupun beragam, baik itu ilmu yang bersifat sosial maupun ilmu yang bersifat eksakta. Namun dalam hal ini akan dibahas mengenai teori untuk menemukan kebenaran bidang ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang tidak pasti, lain seperti ilmu eksakta, maka dari itu banyak macam-macam teori dalam ilmu sosial walaupun nanti obyek kajiannya hanya 1 (satu). Dalam menggunakan sebuah teori untuk menemukan sebuah kebenaran, manusia pasti merenung dalam pikirannya. Pikirannya tersebut menerawang-rawang tentang arti dari sebuah nilai kebenaran. Perenungan arti sebuah nilai kebenaran tersebut, dilakukan manusia dengan merekayasa rasionalnya. Ibarat berpikir dilakukan dengan beberapa dimensi, tidak hanya berpikir 1 langkah kedepan, namun berpikir hingga beberapa langkah kedepan.

Kebenaran merupakan salah satu nilai yang ada di dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai kebenaran itu dapat dirasakan oleh rohani manusia, maksudnya adalah sifat manusiawi manusia pasti akan berusaha mencari suatu kebenaran. Jika manusia mengerti dan memahami kebenaran, secara tidak langsung manusia akan terdorong pula untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Sebaliknya apabila manusia telah memiliki pemahaman tentang kebenaran, namun manusia tidak melaksanakan kebenaran tersebut maka manusia akan mengalami gejolak batin atau rohani. Hal ini dapat terjadi karena manusia dalam kehidupannya apabila akan melakukan sesuatu perbuatan harus beriringan dengan kebenaran jalan hidup yang dipercayai dan dijalaninya.

Manusia juga dalam kehidupannya kadang dihadapkan dengan sebuah problem, baik itu problem besar maupun problem kecil. Dalam menghadapi problem tersebut, manusia pasti akan mencari jalan penyelesaiannya. Usaha mencari penyelesaian problem tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan rasionalitas dan pengalaman yang berdasarkan pada kebenaran. Rasionalitas dan pengalaman kehidupan yang didapatkan manusia membuahkan pemikiran-pemikiran yang terkadang melewati batas penalaran rasional pada umumnya. Suatu nilai kebenaran pasti membutuhkan pengakuan dari sekelompok masyarakat, agar kebenaran tersebut dianggap sebagai kebenaran yang sebenarnya dan kebenaran yang terbaik. Tidak jarang ketika ada 2 kebenaran yang diakui oleh masyarakat maka kebenaran tersebut akan diujikan, mana kebenaran yang memang benar-benar sempurna.

Pada pokoknya sebuah teori itu memang digunakan untuk mencari kebenaran. Namun, kebenaran-kebenaran tersebut harus sesuai dengan kebenaran yang berasal dari agama ataupun kebenaran dari Tuhan. Jika manusia berfilsafat dan berfilosofis untuk menemukan sebuah teori yang tujuannya adalah mencari kebenaran, tanpa berlandaskan agama dan Tuhan, maka manusia itu akan sesat. Hal seperti ini yang menjadi permasalahan bangsa saat ini, yang berakibat banyak aliran sesat karena jauhnya atau lepasnya dasar agama dan dasar ketuhanan dari rohani manusia tersebut. Perenungan untuk menemukan teori kebenaran tersebut bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ketuhanan, selain dari itu juga dapat bertentangan dengan realitas kehidupan masyarakat pada umumnya. Hal itu dapat saja terjadi karena memang otoritas utama dalam melakukan perenungan/berfilsafat/berfilosofis ada pada pikiran manusia. Setiap pemikiran manusia berbeda, hal itu membuat banyak berbagai macam teori tentang kebenaran. Hal yang paling berbahaya ketika manusia tidak menggunakan rasionalitasnya secara proporsional untuk menemukan kebenaran, adalah menganggap bahwa hanya dirinyalah yang paling benar dari pada kebenaran lainnya, sehingga nantinya timbul sikap egoisme dan primordialisme.

Berbeda kembali ketika kebenaran itu dikaitkan dengan nilai keagamaan dan nilai ketuhanan. Dalam agama nilai kebenaran mutlak milik Allah SWT. Selain kebenaran dari Allah SWT bukan kebenaran walaupun ada manusia atau sekelompok masyarakat mengakui itu merupakan sebuah kebenaran. Segala sesuatu yang bukan datang dari Allah adalah ketidakbenaran, walaupun memang kelihatannya normal dan umum. Kebenaran dari Allah yang dibawa oleh Rasullulah itulah yang harus kita cari, kita dapatkan dan kita amalkan. Selanjutnya kebenaran itu kita perjuangkan, karena kebenaran yang datang dari Allah itulah yang membuat manusia menjadi lebih mulia di kehidupan duniawi dan mulia di kehidupan yang akan datang yang lazimnya kita sebut hidup diakhirat.

Disinilah pentingnya rasionalitas manusia dalam berpikir. Manusia harus bisa memilah dan memilih dimensi-dimensi ketika melakukan perenungan untuk menemukan sebuah teori ataupun berfilsafat dan berfilosofis untuk menemukan sebuah kebenaran. Jangan sampai ketika melaksanakan perenungan tersebut manusia menjadi bingung terhadap apa yang direnungkan olehnya karena menyamakan semua dimensi dalam satu waktu perenungan.

Kualitas Hukum Positif Indonesia

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang dijelaskan di dalam undang-undang dasar 45. Negara yang pada intinya selalu mewajibkan warga negaranya untuk selalu patuh kepada hukum positif, yang mana hukum tersebut sudah menjadi tolak ukur dalam kebebasan melakukan sesuatu. Namun kenyataannya sekarang berbeda, saat ini banyak mafia hukum yang masih berkeliaran di Negara kita. Kita lihat sekarang banyak koruptor kelas kakap yang dengan tenangnya tanpa harus memikirkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan kepada Negara ini, sedangkan kejahatan rendahan seperti pencurian kecil-kecilan harus masuk penjara bahkan sebelum masuk penjara mereka harus babak belur dihajar massa yang kesal atas tindakan si maling tersebut.

Kemudian beberapa contoh kasus-kasus yang lain, yang ada di negara ini benar-benar beraneka ragam keanehannya. Seperti kasus yang beberapa waktu lalu terjadi di daerah Banyumas, Jawa Tengah. seorang nenek yang ketahuan mencuri 3 biji kakao di daerah perkebunan yang akan dijadikan bibit dan dituntut oleh jaksa dengan hukuman percobaan 1 bulan 15 hari. Miris rasanya melihat hukum positif di negara ini. Memang yang namanya pencurian tetap suatu kesalahan. Hanya saja yang jadi tak berimbang di sini adalah, seorang nenek yang hanya mencuri 3 biji kakao harus berhadapan dengan meja hijau tanpa di dampingi pengacara karena tidak adanya kemampuan finansial untuk membayar jasa pengacara. Sementara koruptor yang merampok uang rakyat yang bermilyar-milyar, bebas berkeliaran tanpa penyelesaian yang jelas. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan di benak kita, bagaimana kualitas hukum positif Indonesia saat ini ? sehingga bisa-bisanya realita hukum positif indonesia menjadi seperti itu, maka perlu ditinjau mengenai hukum positif itu sendiri.

Jika ditinjau secara harfiah, arti dari hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini. Merujuk pada pengertian tersebut, maka hal itu menunjukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Apabila dikaji secara mendalam tentang kualitas peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tersebut, dapat dikatakan kualitasnya rendah. Indikator suatu hukum positif disuatu negara dikatakan rendah, apabila undang-undang tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan kadang justru menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaannya. Suatu hukum positif yang berlaku disuatu negara, ketika dirancang dan kemudian disahkan diharapkan dapat menjadi solusi suatu permasalahan. Namun realitanya saat ini justru bertolak belakang, terkadang sebelum disahkan saja, sebuah undang-undang sudah ditentang oleh kelompok masyarakat dengan melakukan aksi demonstrasi.

Setelah suatu undang-undang disahkan pun kadang langsung diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi seperti Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum. Beberapa hal tadi menunjukan bahwa memang kualitas hukum positif di Indonesia masih rendah, masih ada masalah-masalah yang belum dapat ditampung dalam sebuah undang-undang. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kualitas hukum positif di Indonesia. Pertama karena adanya faktor politis dari penguasa yang memiliki kepentingan tertentu terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Kedua karena memang dalam hal pembuatannya terdapat cacat proses yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal.

Dalam perancangan dan pembuatan peraturan perundang-undangan seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar melaksanakan fungsinya secara maksimal. Harus melepaskan segala kepentingan politik yang ada dalam hal sebuah peraturan perundang-undang yang nantinya akan disahkan. Harapan ini memang ideal, namun jika diproyeksikan kepada realitanya maka akan terlihat bedanya, dan sulit mengaplikasikannya. Suatu idealita hukum positif yang bagus pun akan sulit terwujud apabila budaya Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal merancang dan mengesahkan sebuah peraturan perundang-undang masih seperti saat ini. Peningkatan kualitas suatu peraturan perundang-undangan, mutlak harus dilakukan oleh DPR bersama dengan presiden.

Berbagai macam cara dapat dilakukan agar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dicapai. Selain berdasar pada beberapa macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat juga dilakukan dengan melakukan kajian mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas. Kajian tersebut diperlukan untuk melakukan penelusuran yang cukup tentang materi muatan yang menyangkut permasalahan yang akan diatur, sehingga kita dapat menentukan jenis peraturan yang mana sesuai dengan materi muatannya. Selain beberapa hal tersebut diatas harus dilakukan juga harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar nantinya tidak saling bertentangan antara 1 dengan yang lainnya.

Ketika suatu peraturan perundang-undangan tersebut tidak berkualitas maka akan mempengaruhi aspek lain dalam penegakan hukum positif di Indonesia. Beberapa aspek tersebut antara lain struktur hukum dan budaya hukum. Unsur struktur hukum berupa aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Unsur budaya hukum berupa pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku. Semua aspek tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penegakan hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif tidak berat sebelah dan bergantung pada nilai umum dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Apabila itu terus terjadi maka jelas hukum positif akan runtuh, jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan artinya. Ketidakefektifan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden cenderung mempengaruhi pandangan masyarakat dan sikap ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk bagi para perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kehidupan

Hidup manusia itu seperti sebuah buku

Front cover adalah tanggal lahir

Back cover adalah tanggal pulang.

Tiap lembarannya adalah tiap hari dalam hidup kita

Ada buku yang tebal dan ada juga buku yang tipis

Yang hebatnya seburuk apapun halaman sebelumnya

Selalu tersedia halaman yang putih bersih, baru dan tidak cacat

Sama dengan hidup kita, seburuk apapun kemarin

Allah selalu menyediakan hari yang baru untuk kita

Kesempatan yang baru untuk melakukan sesuatu yang benar setiap harinya

Memperbaiki kesalahan dan melanjutkan cerita yang sudah ditetapkan Nya

Tetap semangat untuk terus jadi lebih baik

(pesan pendek dari Sahabat, Lampung, 21 Januari 2011)

………………………………………………….

Titik-titik yang akan terisi nanti saat buku karanganku jadi

Titik-titik yang akan menjadi sebuah judul buku biografi ayahanda dari sejak lahir hingga nanti berumur 64 tahun.

Sebuah buku yang dipersembahkan untuk ayahanda tercinta yang berjuang menghidupi dan membahagiakan isteri dan ke-6 (enam) orang anaknya.

Sebuah buku yang bercerita anak kampung yang tak pernah bermimpi mengunjungi 33 propinsi di Indonesia dan 16 negara di dunia

Sebuah buku yang membahas pahit manisnya kehidupan keluarga kami.

Sebuah buku yang harapannya nanti bisa menjadi cerminan bagi anak,cucu dan keturunan seterusnya.

Sebuah buku yang diharapkan jadi sebelum 17 Maret 2015.

Lukisan Keadilan

(puisi karya Ayahanda yang pernah di terbitkan dalam buku “Visi Indonesia 2015 : Profil Pribadi Berprestasi Menuju Indonesia Baru”)

Wahai pelukis keadilan yang bejat ingkar amanat Tintamu pembawa nestapa penuh tipu muslihat Segeralah bertaubat sebelum kau sekarat Renungkanlah ! laknat ilahi yang Maha Dahsyat

Wahai pelukis-pelukis keadilan Jadilah kau insan yang bijak bestari kendalikan nafsu, bersihkan hati Tanya pada alam semesta, tanya pada hati nurani

Wahai pelukis-pelukis keadilan Batu-batu, semut-semut dan rumput akan bicara Kebenaran dan keadilan itu adalah milik bersama Suarakanlah keadilan itu dengan gegap gempita

Wahai pelukis-pelukis keadilan Goreskan kata hatimu di kanvas tanpa tulisan Pilih warna warni kemilau bercahaya rembulan Cahaya yang teduh penyejuk semua insan

Wahai pelukis-pelukis keadilan Goreskan penamu pelan-pelan, ingat harkat, ingat martabat Goreskan penamu pelan-pelan, ingat sumpah, ingat amanat Goreskan penamu pelan-pelan, ingat hidupmu adalah untuk berkhidmat

Dinamika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Hal berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan hukum positif di Negara ini. Apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan hukum maka harus dilakukan penegakan hukum. Dalam penegakan hukum itu sendiri tidak memandang adanya perbedaan status, baik itu pangkat, jabatan, jenis perkara dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan adanya asas equality before the law (semua dipandang sama didepan hukum) yang selalu dijunjung tinggi oleh para penegak hukum.

Dalam era pasca reformasi seperti saat ini banyak terjadi sebuah tindak pidana yang dianggap sebagai extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa) yang telah menjangkiti orang-orang professional dan para pejabat di negeri ini yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan yang dahsyat di Indonesia, karena dari waktu ke waktu seakan kejahatan ini tidak ada habisnya, namun semakin berlanjut dari waktu ke waktu baik itu di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara juga merugikan dan membuat resah rakyat Indonesia, betapa teganya para professional dan para pejabat merampok uang negara yang berasal dari rakyat dengan realita adanya 29,89 juta rakyat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan.

Di Indonesia secara umum mengenai tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Jika ditinjau dari sisi legal substance (peraturan hukum) penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat dikatakan cukup baik, namun jika ditinjau dari sisi lain seperti legal structure (aparat penegak hukum) maka penilaiannya akan berbeda. Masyarakat memandang law enforcement terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kurang baik karena adanya pembeda-bedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang lazim kita sebut koruptor. Pembeda-bedaan ini yang membuat terjadinya dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga super body seakan tebang pilih terhadap perkara-perkara korupsi.

Bagaimana tidak ketika terjadi perampokan uang negara dalam perkara korupsi bank century yang mencatut nama wakil presiden Boediono dan mantan menkeu Sri Mulyani yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 6,7 Triliun sampai sekarang belum terungkap. Kasus century seakan menguap hilang, tidak ada kabar keberlanjutannya, padahal proses audit forensik yang dikatakan sebagai jalan pembuka bagi terungkapnya perkara korupsi bank century telah selesai dilakukan yang prosesnya sejak Desember 2011 dan telah menelan biaya Rp. 93 Miliar.

Berbeda century, berbeda lagi dengan penanganan perkara korupsi asrama atlet di Palembang. Perkara ini tergolong perkara yang cepat ditangani dan cepat diproses hingga beberapa waktu lalu terdakwanya M. Nazaruddin telah di vonis oleh hakim dengan hukuman 4 tahun 10 bulan penjara. Mantan mensos Bachtiar Chamsyah yang juga baru bebas dari hukuman mengatakan bahwa “Negara ini telah kalah dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena telah melakukan tebang pilih perkara korupsi”. Semangat penegakan hukum tindak pidana korupsi juga mulai dinodai oleh beberapa putusan bebas yang dijatuhkan kepada beberapa kepala daerah yang tersandung perkara korupsi. Dengan adanya realita seperti ini membuat sebuah persepsi negatif masyarakat mengenai law enforcement tindak pidana korupsi. Ketika dulu besan Presiden SBY, Aulia Pohan yang tersangkut perkara korupsi dan benar-benar dilakukan penegakan hukum kepadanya, seakan ada “angin segar” mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tidak pandang bulu, namun saat ini “angin segar” tersebut seakan mulai hilang dengan adanya sebuah dinamika tersebut.

Melihat keadaan yang seperti ini asas equality before the law sebagaimana yang disebutkan diatas tadi seakan tidak dijunjung lagi oleh aparat penegak hukum. Apalagi jika dibandingkan dengan perkara tindak pidana lain seperti perkara Mbok Minah yang mencuri biji kakao, tebang pilih penanganan perkara pidana sangat terlihat kesenjangannya. Sebuah evaluasi memang perlu dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, terutama pada bagian legal structure. Banyak masyarakat berpendapat bahwa penegakan hukum yang dilakukan saat ini, masih jauh dari apa yang dikatakan sebagai ideal. Oleh karena itu dalam menciptakan Ius constituendum (hukum yang dicita-citakan) perlu adanya usaha yang keras dari aparat penegak hukum. Masalah lain penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah tumpang tindih kewenangan penanganan perkara korupsi masih mewarnai proses penegakan hukum tindak pidana korupsi antara lembaga kepolisian dan KPK. Sebagai contoh perkara korupsi yang melibatkan mantan menkes Siti Fadillah Supari yang ditangani oleh kepolisian, bukan oleh KPK.

Sebenarnya masyarakat sangat berharap kepada KPK sebagai komisi yang independen untuk dapat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara maximal, dari pada lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan. Nilai kepercayaan masyarakat kepada KPK masih cukup tinggi dibandingkan dengan kedua lembaga tersebut. Dinamika penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat hindari. Naik turunnya prestasi pemberantasan perkara korupsi yang diproses hingga kemudian divonis tergantung dari usaha para aparat penegak hukum. Apapun kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement tindak pidana korupsi, harus dicari solusinya dan kemudian diselesaikan, demi keberlangsungan semangat pemberantasan korupsi. Hukum yang selalu mencita-citakan keadilan harus ditegakkan bagi siapapun, termasuk para koruptor. Keadilan juga harus selalu dijunjung tinggi seperti halnya yang disebutkan sebuah adagium hukum “fiat justicia et pereat mundus” (walaupun dunia musnah, keadilan harus tetap ditegakkan).

Tahap-tahap Proses Persidangan Pidana

Dalam proses persidangan pidana mungkin kita belum terlalu mengetahui tentang tahap-tahap persidangan yang dilaksanakan di pengadilan. Untuk itu penulis ingin berbagi ilmu kepada pembaca sekalian tentang alur proses persidangan pidana. Dasar dari alur beracara pidana itu sendiri diatur di Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan bagaimana pelaksanaan proses beracara pidana mulai dari tahap penyidikan dari kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan. Secara singkat alur Proses Persidangan Pidana adalah sebagai berikut :

1. Surat dakwaan oleh penuntut umum
2. Nota keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat hukum terdakwa
3. Tanggapan atas nota keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa oleh penuntut umum
4. Putusan sela oleh majelis hakim
5. Pembuktian oleh penuntut umum
6. Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum
7. Nota pembelaan (pleidooi) oleh penuntut umum.
8. Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa
9. Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum
10. Putusan akhir oleh majelis hakim

Demikian alur proses persidangan pidana yang disarikan dan disimpulkan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, semoga bermanfaat.

Memanfaatkan Waktu Sebaik-baiknya

(gambar diunduh dari http://nurani.kosmik.web.id)

Dalam kehidupan ini tidak ada yang absolute kecuali kekuasaan Allah SWT. Allah telah memberikan kesempatan hidup didunia ini kepada kita untuk bertakwa kepadaNya (melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya). Namun menurut saya saat ini berdasarakan realita kehidupan yang ada untuk bertakwa kepadaNya sangat sulit. Banyak orang yang lebih senang berhura-hura dari pada melakukan suatu kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama. Mayoritas orang tidak sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama dan hanya sementara.

Mayoritas orang tersebut adalah anak muda baik itu pemuda maupun pemudi. Sikap hedonisme dan konsumerisme membuat anak muda terbawa arus dan kadang lupa siapa jati diri mereka, namun juga tidak semua anak muda seperti itu, ada juga yang tetap jalan lurus tanpa tergoda oleh godaan-godaan yang ada dalam hidupnya. Hura-hura tanpa batas menjadi gambaran anak muda zaman sekarang, hal ini sangat menyedihkan. Hal ini bertolak belakang seharusnya dimana masa muda itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk belajar, berusaha dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita.

Mereka (anak muda red.) tidak sadar akan waktu muda yang hanya sementara, hanya berpikir kesenangan sementara tanpa berpikir akan kemana arah hidup selanjutnya. Bagi mereka yang high class ataupun middle class mungkin sudah terjamin hidupnya oleh harta orang tua nya, dalam benak mereka mungkin berpikir akan hidup dari harta kedua orang tuanya, tapi apakah mereka pernah berpikir bahwa orang tua kita itu juga ada umur nya. Bagaimana jika tiba-tiba orang yang kita banggakan dan menjadi tumpuan keluarga tiba-tiba dipanggil Allah SWT. Jika hal seperti itu terjadi maka akan satu kata yang timbul yaitu “Penyesalan”. Penyesalan terhadap tindakan diri sendiri karena tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

Coba lah pada suatu saat kita lihat wajah kedua orang tua kita yang sedang tidur, lihatlah raut wajah mereka yang semakin tua dan lelah untuk mencari nafkah sehari-hari bagi kebaikan kita. Mereka tidak mengenal panas dan hujan untuk membuat kita bahagia dan mendapat pendidikan yang baik. Kebanggaan mereka (ayah dan ibu red.) bukan harta yang dihasilkan atas jerih payah keringat mereka, namun kebanggaan mereka hadir ketika anak-anaknya hidup sukses dalam hidup ini melebihi mereka. Mungkin hal seperti inilah yang harus masuk dalam pikiran anak muda, berpikir bagaimana jerih payah orang tua sehari-hari untuk membesarkan dan membahagiakan anak-anaknya.

Oleh karena itu selagi masih muda marilah kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan belajar, berusaha keras mencapai cita-cita dan kemudian dapat membuat bangga dan bahagia kedua orang tua. Jangan hanya selalu berhura-hura dan hanya menikmati masa muda dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Manfaatkan waktu kita saat ini untuk membentuk suatu pola pikir dan rencana kehidupan yang matang untuk meraih kesuksesan dan masa depan yang lebih baik. (end)

Surat Kuasa Gugatan Perdata

ini merupakan contoh surat kuasa gugatan perdata, yang merupakan tugas Mata kuliah PLKH PERDATA pada Fakultas Hukum UGM

Surat Kuasa

Bertanda-tangan di bawah ini Sumiati, swasta, pemilik usaha Sport Sapparatoz, bertempat tinggal di Dusun Sumbersari, RT. 03 - RW. 02, Desa Sumbersari, Megaluh, Jombang; yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini; dengan ini memberi KUASA KHUSUS kepada :

Muhammad Irham Fuady, SH, LL.M – Bagus Surya P.,SH --- Putra Maulana, SH
Masing-masing advokat;
Berkantor di Ambarukmo Plaza Distrik 403 Depok Sleman Yogyakarta, 55221

Masing-masing sendiri maupun secara bersama-sama di dalam komposisi apapun;

K H U S U S :
Untuk dan atas nama diri saya di hadapan Pengadilan Negeri Yogyakarta menggugat persona bernama Muhammad Misbah Datun, swasta, pemilik usaha Love is Fashion bertempat tinggal di Banyon, RT. 70 - RW. -, Pandowoharjo, Kasihan, Bantul; atas kerugian yang timbul akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan persona tersebut sebagaimana yang kesemuanya akan diuraikan di dalam surat gugat; maupun terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu.

Pemberian Kuasa ini, sepanjang dianggap perlu oleh penerima kuasa, meliputi : untuk dan atas nama diri saya bertindak di hadapan Pengadilan, instansi maupun perorangan manapun, termasuk mengajukan gugatan, replik, alat-alat bukti maupun kesimpulan; membuat, menandatangani, mengirim, maupun menerima penyerahan segala bentuk surat yang berkaitan dengan tugas khusus itu; melakukan perundingan, musyawarah, perjanjian, maupun perdamaian; melakukan pembayaran dan/atau penerimaan uang; pokoknya melakukan segala sesuatu yang oleh penerima kuasa dianggap perlu untuk melaksanakan tugas khusus di atas demi kepentingan diri saya berdasarkan itikad baiknya tanpa ada kecualinya.
Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.


Yogyakarta, 1 April 2011.
Pemberi Kuasa


Sumiati
Penerima Kuasa




Muhammad Irham Fuady, SH, LL.M


Bagus Surya P.,SH


Putra Maulana, SH

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum wr wb.

Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah SWT la roiba fih (tidak ada keraguan pada NYA) atas berkat nya kita masih bisa menikmati segala karunia nya di muka bumi ini. Tak lupa kita panjatkan doa kepada Sang Pencerah, Rosullulah Muhammad SAW yang telah memberikan nur untuk membebaskan kita dari masa jahiliyah ke peradaban yang lebih beradab dan terang benderang.

Pertama-tama perkenankan lah kami, kawan-kawan dari HMI KOMISARIAT HUKUM UGM untuk menyampaikan beberapa point penting mengenai KONFERENSI CABANG HMI Bulaksumur Sleman tertanggal 6 Maret 2011 melalui surat pernyataan ini.
Dalam sebuah organisasi, regenerasi kepemimpinan merupakan sebuah hal yang wajar untuk dilakukan. Berbicara HMI dalam tataran cabang, maka proses regenerasi kepemimpinan yang sudah sepantasnya diakui adalah melalui konferensi cabang yang dihadiri oleh representasi dan perwakilan dari masing-masing Komisariat.

Menindak lanjuti kondisi yang ada sekarang, dimana telah terjadi 2 (dua) KONFERENSI CABANG HMI Bulaksumur Sleman, secara jelas telah menggambarkan dan memberikan contoh yang tidak baik bagi HMI Cabang Bulaksumur itu sendiri. Sebagaimana telah diketahui, bahwasanya pada tanggal 25-27 Februari 2011 di Panti Asuhan Sinar Melati Sleman telah diadakan KONFERENSI CABANG HMI Bulaksumur Sleman yang dihadiri oleh perwakilan dari 5 Komisariat (HUKUM, EKONOMI, ILMU BUDAYA, FISIPOL, AL FARABI) dan mnghasilkan keputusan secara bulat melalui mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HMI pasal 15 huruf a, pasal 16 huruf a, b, c, d, pasal 17 huruf a, b, d, f, g, h menetapkan saudara Hujatullah Fajlurahman sebagai Formateur dan saudara Yuri Ashari Nasution serta Dzikri Maulana sebagai midformateur.

Jika ditinjau hasil dari KONFERCAB pada tanggal 25-27 Februari 2011 di Panti Asuhan Sinar Melati Sleman merupakan hasil yang sah dan diakui oleh peserta KONFERCAB dari 5 komisariat (HUKUM, EKONOMI, ILMU BUDAYA, AL FARABI, FISIPOL) yang berada di wilayah Cabang Bulaksumur Sleman. Maka dari itu, tidak ada alasan secara yuridis, untuk menyatakan KONFERCAB pada tanggal 25-27 Februari 2011 tidak sah dan tidak legitimate serta hasilnya cacat hukum.

Berkaitan dengan surat ini juga, kami kawan-kawan HMI KOMISARIAT HUKUM UGM dipandang perlu untuk mengklarifikasi terkait berita yang beredar sekarang bahwa HMI KOMISARIAT HUKUM UGM mengirimkan peserta UTUSAN dan peserta PENINJAU serta mengakui KONFERCAB yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2011 di Asrama Mahasiswa Demangan Baru. Berikut ini klarifikasi secara resmi berdasarkan hasil rapat pengurus yang dihadiri juga oleh anggota HMI KOMISARIAT HUKUM UGM pada tanggal 9 Maret 2011 :

Pertama Bahwasanya HMI KOMISARIAT HUKUM UGM mengakui KONFERCAB HMI BULAKSUMUR SLEMAN pada tanggal 25-27 Februari 2011 di Panti Asuhan Sinar Melati Sleman beserta hasil-hasil keputusannya. Dalam KONFERCAB tersebut HMI KOMISARIAT HUKUM UGM mengirimkan SECARA RESMI 2 (dua) peserta utusan yaitu Raysa Rahma (Bendahara Umum HMI KOMISARIAT HUKUM UGM) dan Dimas Pradana (Kabid. Kekaryaan HMI KOMISARIAT HUKUM UGM) serta 1 (satu) orang peserta utusan yaitu Satria Narariya (Wasekum Bidang Kekaryaan) dengan SURAT MANDAT NO 011/A/SEKUM/HMI/II/11 yang dikeluarkan oleh Pengurus HMI KOMISARIAT HUKUM UGM.

Kedua bahwasanya HMI KOMISARIAT HUKUM UGM tidak mengirimkan peserta utusan dan peserta peninjau serta surat mandat pada KONFERCAB HMI BULAKSUMUR SLEMAN pada tanggal 6 Maret 2011 di Asrama Mahasiswa Demangan Baru, sebagaimana telah beredar informasi bahwa HMI KOMISARIAT HUKUM UGM juga hadir dalam KONFERCAB HMI BULAKSUMUR tanggal 6 Maret 2011 di Asrama Mahasiswa Demangan Baru.

Ketiga bahwasanya saudara AULIA PERDANA NST yang hadir dalam KONFERCAB HMI BULAKSUMUR tanggal 6 Maret 2011 di Asrama Mahasiswa Demangan Baru adalah benar anggota HMI KOMISARIAT HUKUM, NAMUN TIDAK BERTINDAK ATAS NAMA HMI KOMISARIAT HUKUM UGM MELAINKAN ATAS NAMA PRIBADI.

Demikian surat pernyataan klarifikasi ini dibuat berdasarkan rapat pengurus HMI KOMISARIAT HUKUM UGM beserta anggota pada tanggal 9 Maret 2011 untuk memperjelas informasi yang simpang siur tentang HMI KOMISARIAT HUKUM UGM terkait proses KONFERCAB HMI CABANG BULAKSUMUR SLEMAN.

Billahittaufiq wal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

HORMAT KAMI
A.N TEMAN-TEMAN HMI KOMISARIAT HUKUM UGM



MUHAMMAD IRHAM FUADY (KETUA UMUM HMI KOMISARIAT HUKUM UGM)
PUTRA MAULANA (SEKRETARIS UMUM HMI KOMISARIAT HUKUM UGM)

MENGABDI DAN CURHATAN TENTANG GAJI

(gambar diunduh dari IMPM)

Entah salah berbicara atau apa Presiden Republik Indonesia berbicara soal gajinya yang tidak naik selama 7 (tujuh) tahun belakangan ini. Hal ini disampaikan disela-sela pidato Presiden dihadapan petinggi TNI dan Polri yang menyangkut juga tentang kesejahteraan hidup anggota TNI/Polri dengan adanya Remunerasi. Curhatan itupun menjadi santapan media yang kini sedang menyoroti kinerja pemerintah yang semakin turun pamornya karena masalah politik hukum yang tidak stabil.

Jika dipandang secara etika seorang pemimpin, curhatan Pak Beye tersebut kurang etis karena setahu penulis Presiden itu melaksanakan tugasnya sesuai UUD 1945 untuk mengabdi kepada Negara, nusa dan bangsa. Namun terlihat lucu ketika seorang Pemimpin dihadapan forum resmi kenegaraan berbicara tentang gajinya yang tidak naik selama 7 (tujuh) tahun, walaupun maksudnya hanya sekedar intermezzo dari pidato inti yang disampaikan.

Suatu pengabdian itu biasanya tidak mengenal pamrih karena pengabdian ibarat ibadah, ikhlas melaksanakannya karena tujuan yang mulia. Seorang pemimpin yang baik seharusnya tidak perlu berbicara tentang gajinya, bahkan seharusnya menganggap bahwa gaji yang diberikan oleh Negara adalah additional value dari pengabdiannya sebagai seorang Presiden.

Dari curhatan Pak Beye tersebut langsung ada “tanggapan” dari Menteri Keuangan RI yang menyatakan bahwa akan menaikan gaji pejabat negara dengan meninjau ulang gaji pejabat negara termasuk didalamnya Presiden, Wapres, Kepala/Ketua Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, Bupati dll yang jumlahnya sekitar 8000 orang. Kenaikan gaji tersebut dilakukan dengan melaksanakan kajian sesuai tugas, bobot dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat negara. Presiden sebagai kepala negara dan pejabat paling tinggi akan menjadi acuan kenaikan gaji pejabat-pejabat lainnya.

Alangkah lucunya negeri ini, dimana rakyat masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan dan kelayakan, namun gaji para pemimpinnya malah akan naik. Pemimpin yang baik seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyatnya terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi dan golongan. Wajar jika banyak rakyat yang kecewa terhadap pemerintah yang berkuasa pada saat ini. Jika ditinjau sebenarnya gaji Presiden SBY berada jauh di atas rata-rata penduduk Indonesia yakni 28 kali lipat dari pendapatan per kapita rakyat Indonesia yaitu sekitar Rp 60 jutaan dengan dana taktis Rp 2 miliyar perbulannya.

Walaupun gaji Presiden RI “kecil” namun gaji Presiden RI berada di peringkat kedelapan gaji presiden di dunia. Gaji terbesar dipegang Presiden AS Barack Obama dengan nilai Rp3,6 miliar per tahun, kedua Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Rp3,1 miliar per tahun, ketiga PM Irlandia Brian Cowen Rp2,9 miliar per tahun, Keempat Kanselir Jerman Angela Merkel Rp2,8 miliar per tahun. Peringkat kelima adalah PM Inggris David Cameron Rp2,1 miliar per tahun, keenam Presiden Meksiko Filipe Calderon Rp2 miliar per tahun, ketujuh Presiden Rusia Dmitry Medvedev Rp882 juta per tahun, kedelapan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Rp749,97 juta pertahun, dan peringkat kesembilan Presiden Bolivia Evo Morales Rp359,2 juta per tahun (Media Indonesia).

Dari gaji yang tidak naik selama 7 (tujuh) tahun tersebut ternyata masih ada lebih dari 100 juta orang miskin menurut data World Bank dengan angka pengeluaran 2 dollar AS/hari yang hidup di Indonesia. Data lain dari BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat angka kemiskinan di Maret 2010 turun ke angka 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, penurunannya jauh lebih kecil daripada penurunan angka kemiskinan antara Maret 2008 ke Maret 2009.

Selanjutnya data menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan yang lebih tinggi tercatat di perkotaan, yaitu sebesar 0,81 juta jiwa daripada di pedesaan sebesar 0,69 juta jiwa. Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta, dari 11,91 juta pada Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada Maret 2010. Sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang, dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta pada Maret 2010. Terjadi ketimpangan ini membuktikan satu hal bahwa terjadi ketimpangan pemerataan kesejahteraan rakyat (CBN Portal).

Dari faktor-faktor tadilah seharusnya gaji Presiden itu ditinjau, jangan hanya meninjau dari kelayakan hidup, tugas, bobot dan tanggung jawab dari masing-masing pejabat negara. Kemudian jangan sampai pula kenaikan gaji Presiden dan pejabat negara lainnya menyakiti hati rakyat yang masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan dan kehidupan layak. Mari kita membuka pikiran layak tidak seorang Presiden dengan gaji Rp. Rp 62.497.800 per bulan dan dana taktis Rp. 2 Miliyar per bulan naik dalam waktu dekat ketika situasi kesenjangan sosial ekonomi dan instabilitas politik hukum negara terjadi saat ini. (end)

LETS VOTES FOR MUHAMMAD IRHAM FUADY

TUJUAN : Menjadi corong aspirasi bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya dan mahasiswa fakultas lain pada umumnya.

VISI :
1. Bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa khususnya dan civitas akademika UGM pada umumnya dalam menjalankan fungsi dan peran Dewan Perwakilan Mahasiswa.
2. Menerima dan mengakomodir aspirasi teman-teman mahasiswa sebagai seorang wakil mahasiswa di DPM.

MISI :
1. Menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan internal dan eksternal UGM.
2. Menjalankan fungsi dan peran DPM UGM secara optimal.
3. Melanjutkan program-program anggota DPM sebelumnya yang efektif dan bermanfaat, serta membuat program baru yang lebih progresif.

Sedikit Hasil Belajar dari Negeri Seberang

ini merupakan salah satu hasil MOU (Memory of Understanding)dengan Universiti Malaya (UM)dari kunjungan beberapa hari, dari tanggal 18-23 Oktober 2010 ke Malaysia dan Singapura tentang kelembagaan dengan 20 delegasi lain pimpinan lembaga mahasiswa se-UGM. Sebenarnya ada hasil lain dari kunjungan tersebut termasuk saat beraudensi dengan Wakil Menteri Pendidikan RI, Prof. Fasli Jalal yang juga didampingi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Prof. Djoko Santoso di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kualalumpur dan kegiatan lainnya. Namun karena keterbatasan waktu (Ujian Tengah Semester, Erupsi Merapi dan KKN PPM UGM PB Merapi)maka baru satu hal ini yang dipublikasikan. Mohon maap jika ada kekurangan. Trima Kasih.

3 Rancangan Undang-Undang Pemilihan Raya Mahasiswa UGM 2010 Disahkan

Setelah melalui proses yang panjang dalam rapat paripurna 3 lembaga (BEM KM UGM, DPM KM UGM dan DPF KM UGM) akhirnya pada pukul 01.00 WIB dinihari, tanggal 01 November 2010, pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Raya Mahasiswa UGM 2010 (RUU Pemira UGM 2010) dapat dapat terselesaikan. UU No. 1 Tahun 2010 Tentang Partai Mahasiswa disahkan pada tanggal 30 Oktober 2010, UU No. 3 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Raya Mahasiswa Presiden Mahasiswa, Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Anggota Dewan Perwakilan Fakultas disahkan pada tanggal 31 Oktober 2010 dan UU No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Raya Mahasiswa disahkan pada tanggal 01 November 2010.

Masing-masing UU sendiri juga telah dibahas dalam Panitia Kerja UU Pemira UGM 2010 yang terdiri atas perwakilan pimpinan DPM KM UGM, perwakilan 3 fraksi di DPM KM UGM, perwakilan dari DPF KM UGM serta perwakilan dari BEM KM UGM dari tanggal 4 Oktober 2010 s/d 23 Oktober 2010. Ketiga UU yang disahkan ini juga didasarkan atas penelitian Tim Panja RUU Pemira UGM 2010 dengan menyebarkan kuisoner dengan sasaran Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dosen dan Mahasiswa di 18 (delapan belas) fakultas se- UGM yang menggunakan metode penelitian dari Tim Riset dan Pengembangan BEM KM UGM. Ada beberapa hal perubahan yang signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemira pada tahun ini. Diantaranya pencantuman syarat IPK terhadap calon Presiden Mahasiswa, anggota DPM KM UGM dan anggota DPF KM UGM yaitu 3.00 untuk fakultas non-eksakta dan 2.50 untuk fakultas eksakta, adanya Dewan Bikameral yang terdiri dari anggota DPM KM UGM dan DPF KM UGM yang menggantikan Dewan Kehormatan.

Dalam UU yang disahkan juga ada kemudahan bagi seluruh anggota KM UGM (mahasiswa sekolah vokasi dan Strata 1) untuk berpartisipasi dalam Pemira dengan dirubahnya syarat calon Presiden Mahasiswa independen dan pembentukan Partai Mahasiswa baru. Penyelenggaraan pemira itu sendiri rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2010. Tujuan utama paket UU Pemira pada tahun ini agar secara umum kualitas dan kuantitas Pemira meningkat untuk membentuk suatu lembaga mahasiswa tingkat universitas yang lebih baik kedepannya. Salam Mahasiswa Indonesia…

Keterangan dan info lebih lanjut dapat menghubungi :
- Eva Pratama N.F (Ketua Panitia Kerja RUU Pemira UGM 2010) : 085742009400
- Imron Rosyadi (Menko Internal BEM KM UGM) : 085729455910
- Muh. Irham Fuady (Sekwan DPM KM UGM) : 085643880002

Realita Kehidupan “Mahasiswa” Masa Kini

Siapa itu mahasiswa yang sebenarnya ? suatu pertanyaan yang akhir-akhir ini muncul dengan adanya dinamika yang terjadi dalam kehidupan mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa yang digambarkan sebagai sosok yang muda, berintelektual dan kritis seakan semakin luntur dari waktu ke waktu. Hal seperti ini terjadi karena adanya kegagalan pemahaman makna transisi status dari siswa ke mahasiswa serta didukung dengan adanya berbagai macam godaan dizaman yang serba pragmatis seperti saat ini. Kegagalan pemahaman makna transisi status itu terlihat dari sikap mahasiswa yang masih identik dengan sikap seorang siswa yang masih berada di dunia sekolah seperti egoisme, kegundahan khas remaja dimasa puberitas dan cita-cita yang tinggi tanpa didasari usaha nyata serta dilengkapi oleh godaan sikap hedonisme.

Mahasiswa saat ini seakan lupa siapa dirinya dan untuk apa mereka dikuliahkan. Kaum minoritas berintelektual ini sebenarnya merupakan tulang punggung pembangun bangsa dan negara menuju perubahan yang lebih baik. Sedikit kita melihat sejarah perubahan bangsa, dimana motor penggerak utamanya adalah mahasiswa seperti kemerdekaan Indonesia yang tidak lepas dari peranan kaum muda dan mahasiswa, peralihan orde lama ke orde baru dan yang terakhir adalah reformasi 1998 yang meruntuhkan orde baru. Namun pola pikir semacam ini kadang tidak dipahami oleh seorang mahasiswa yang kadang menganggap pola pikir semacam ini sebagai pola pikir yang “Berat”. Negara sudah ada yang memikirkan, mengapa kita ikut berpikir tentang negara, begitulah gampangannya sedikit pola pikir yang ada saat ini.

Pola pikir yang semacam ini wajar adanya karena memang perubahan zaman yang luar biasa pada saat ini. Tidak dapat dipungkiri memang perjuangan mahasiswa dulu dan sekarang berbeda. Zaman dulu riil lawan yang harus dihadapi siapa seperti penjajah, penguasa orde lama atau penguasa orde baru. Zaman saat ini lawan yang dihadapi adalah hal yang abstrak, hedonisme dan apatisme. Paham-paham seperti ini semakin tumbuh berkembang dalam diri mahasiswa seiring dengan pencarian jati dirinya. Bahkan sampai dengan saat ini masih ada mahasiswa yang bingung tentang jati dirinya dan kebingungan dalam menentukan arah hidup selanjutnya. Mahasiswa yang kebingungan tersebutlah mayoritas banyak yang terjebak dalam pusaran hedonisme yang pasti berpusat pada hura-hura dan sifat kosumtif. Memenuhi kepuasaan pribadi seakan membudaya. Shopping, clubbing, narkoba, free sex mewarnai kehidupan mahasiswa saat ini.

Hal-hal semacam itulah yang identik dengan mahasiswa saat ini. Sebenarnya mencari kesenangan itu wajar saja asalkan jangan berlebihan. Batas kelebihan itu dapat dilihat dari batas kewajaran yang ada dimasyarakat. Memang kita sebagai mahasiswa terkadang jenuh dengan hal-hal yang terus dipenuhi dengan agenda akademik. Tapi kejenuhan semacam itu dapat disalurkan ke hal-hal yang lebih positif, contohnya ikut dalam organisasi sebagai ajang bersosialisasi. Organisasi juga dapat membentuk pola pikir kita menjadi lebih kritis dan progresif dalam bentuk menulis, membaca atau berdikusi. Relaksasi (pacaran, berkaroke, nonton dibioskop, jalan-jalan bersama teman) itupun juga perlu untuk menyegarkan pikiran agar tidak terlalu tertekan dan frustasi dengan kegiatan sehari-hari, hal itupun manusiawi karena memang setiap orang butuh sedikit intermezzo hiburan tapi tetap kembali ke awal tadi, seorang mahasiswa harus mengerti batas-batas kewajaran dalam mencari kesenangan hidup dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama.

Semua mahasiswa dari segala cabang keilmuan seharusnya sadar bahwa ia merupakan calon-calon pemimpin bangsa sebagai agent of change di masyarakat dan dapat resisten terhadap berbagai macam godaan hedonisme yang ada saat ini. Mahasiswa yang sadar pasti akan merasakan bahwa bangku kuliah yang dia enyam saat ini merupakan “The real education”, pendidikan yang penuh warna dan pertarungan pembentukan jati diri yang dinilai dengan intelektualitas cara berpikir. Mahasiswa yang baik juga seharusnya mampu berpikir secara rasional-sistematis, tidak hanya berpikir spontan tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan nantinya atas tindakan yang diambil contohnya tawuran antar mahasiswa di Jakarta dan Makassar. Apakah hal yang seperti itu dapat dikatakan sebagai kaum intelektual muda calon pemimpin bangsa yang mengedepankan otot dari pada otak ??? memang ironis jika ditelaah ulang.

Kemudian ada sebuah realita yang saat ini membudaya dikalangan muda, Mahasiswa yang seharusnya up to date news atau isu-isu nasional saat inipun kadang terbalik malah hanya up to date status di Twitter atau Facebook. Hal seperti ini jika dipikir ulang memang aneh namun merupakan sebuah realita yang ada saat ini. Tapi penilaian penulis secara umum terhadap hal seperti ini wajar karena memang mahasiswa merupakan jiwa muda yang ingin selalu mengekspresikan hati, pikiran dan perasaannya melalui berbagai macam media. Dan tidak sepenuhnya dalam jejaring sosial tersebut semua bernilai negative ada juga hal positifnya. Ekspresi-ekspresi yang ditimbulkan tadi sebenarnya merupakan buah dari kekuatan yang dimiliki oleh setiap mahasiswa, antara lain kekuatan moral (moral force), kekuatan ide (power of idea), kekuatan nalar (power of reason) tapi kadang hal tersebut tidak diolah dan dikelola dengan baik sehingga kekuatan-kekuatan tersebut tidak berfungsi secara optimal bagi mahasiswa dalam usaha menggapai semua cita-citanya atau bahkan malah terjerumus ke hal yang negative karena kegagalan mengelola beberapa kekuatan yang dimilikinya.

Setiap mahasiswa pasti memiliki impian dan cita-cita untuk menggapai kesuksesan, namun saat ini hal itu tidak dibarengi dengan usaha keras. Bahkan saat ini mayoritas mahasiswa berpikir instan, ingin menjadi orang sukses namun tidak mau berusaha dan bekerja keras. Padahal dalam sebuah forum Prof. Husein Haikal, MA (guru besar UNY) pernah berkata bahwa “Untuk menjadi orang hebat dan sukses itu usaha dan tantangannya luar biasa”. Tidak ada orang besar di negeri ini yang masa mudanya hanya dipenuhi oleh kegiatan hura-hura dan berfoya-foya, pasti pada masa mudanya dijalani dengan usaha keras. Berpikir, membaca, berdiskusi dan menulis merupakan kegiatan mereka sehari-hari. Jadi lebih baik kita mencontoh hal-hal tersebut dan bukan malah mencontoh berhura-hura dan berfoya-foya.

Beberapa hal yang dibahas diatas, saat ini merupakan deskripsi dari mahasiswa secara umum. Sebenarnya kita patut bersyukur dan bangga jika dapat menyandang gelar sebagai seorang mahasiswa karena hanya sekitar 4,3 juta orang atau 5 % dari jumlah penduduk Indonesia yang bisa merasakan pendidikan tinggi. Rasa syukur itu dapat kita wujudkan dengan benar-benar menjadi seorang “MAHASISWA” dan bukan menjadi “mahasiswa angin-anginan” atau “mahasiswa abal-abal” yang hanya menumpang bertitel “MAHASISWA”, namun secara intelektualitas, pola pikir dan tindakan tidak menunjukan predikat sebagai seorang mahasiswa. Mari kita jalani “The real education” ini dengan baik dan sepenuh hati untuk menggapai impian dan kesuksesan yang kita idamkan dan pada akhirnya nanti mendapat prestisius dan sebuah pengakuan atas semua usaha yang kita lakukan saat ini. (end)